Ketidakberpihakan

Pendahuluan

Ketidakberpihakan dalam konteks ISO adalah prinsip penting yang memastikan objektivitas dalam kegiatan laboratorium. Merupakan prinsip fundamental yang menjamin objektivitas dan kredibilitas hasil serta proses sertifikasi dan hasil pengujian. Dikatakan Objektivitas berarti tidak adanya benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas hasil atau proses kerja laboratorium. Ketidakberpihakan ISO sangat penting karena standar yang dikeluarkan mempengaruhi perdagangan global, regulasi pemerintah, dan praktik industri. Jika ISO dianggap berpihak, kredibilitasnya akan dipertanyakan, dan penerimaan standarnya dapat menurun.

Tidak berpihak dan dipersepsikan tidak berpihak diperlukan oleh badan sertifikasi untuk menghasilkan jasa sertifikasi yang memberikan kepercayaan. Diakui bahwa sumber pendapatan badansertifikasi berasal dari pembayaran sertifikasi kliennya, dan hal ini merupakan suatu ancaman potensial terhadap ketidakberpihakan.

Untuk mendapatkan dan memelihara kepercayaan, penting bahwa keputusan IRQA Indonesia didasarkan pada bukti objektif dari kesesuaian (atau ketidaksesuaian) yang diperoleh IRQA Indonesia dan keputusannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain.

IRQA Indonesia membentuk Komite penasehat penjaga ketidakberpihakan. Sebagai komite penasehat IRQA Indonesia dan badan penilaian kesesuaian lainnya untuk pemantauan dengan tujuan meningkatkan industri nasional dan internasional.

Definisi dan Pentingnya Ketidakberpihakan dalam Konteks ISO

Ketidakberpihakan didefinisikan sebagai kemampuan untuk bertindak tanpa bias atau pengaruh dari faktor eksternal seperti tekanan finansial, komersial, atau hubungan personal.

ISO/IEC 17000:2020 (Conformity Assessment – Vocabulary and General Principles)

ketidakberpihakan didefinisikan sebagai:

“ Tidak adanya bias atau pengaruh yang dapat menyebabkan keputusan atau tindakan tidak objektif, baik secara nyata maupun persepsional. “

Dalam konteks ISO, ketidakberpihakan mencakup :

– Netralitas dalam pengembangan standar : Tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, ekonomi, atau industri tertentu.

– Proses pengambilan keputusan yang adil : Melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) tanpa dominasi satu pihak.

– Transparansi : Proses standarisasi terbuka untuk masukan dan tinjauan publik.

ISO/IEC 17021-1:2015 – Penilaian Kesesuaian untuk Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen

Lembaga sertifikasi yang menilai dan memberikan sertifikasi terhadap sistem manajemen (seperti ISO 9001, ISO 14001, dsb.) wajib menunjukkan ketidakberpihakan. Berikut kutipan prinsip dalam standar ini :

“A certification body shall act impartially in relation to its applicants, candidates and certified clients.“
(ISO/IEC 17021-1:2015, Clause 4.2.1)

Artinya, badan sertifikasi tidak boleh membiarkan tekanan komersial, keuangan, atau tekanan lainnya memengaruhi hasil audit atau keputusan sertifikasi.

ISO/IEC 17025:2017 – Ketidakberpihakan dalam Laboratorium Uji dan Kalibrasi

Laboratorium uji dan kalibrasi juga harus menjaga ketidakberpihakan. Pada klausul 4.1, ISO/IEC 17025 menegaskan :

“Laboratories shall be impartial and shall be structured and managed so as to safeguard impartiality.“

Laboratorium harus mengidentifikasi risiko terhadap ketidakberpihakan yang bisa timbul dari :

Hubungan pribadi dengan pelanggan
Tekanan keuangan
Arahan internal yang mengandung konflik kepentingan

Dalam standar ISO/IEC 17025:2017, diwajibkan untuk :

Mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi.
Mengelola dan meminimalkan risiko tersebut secara berkelanjutan.
Menunjukkan komitmen manajemen terhadap prinsip kenetralan.

Mekanisme ISO dalam Menjaga Kenetralan

A. Struktur Organisasi yang Inklusif

ISO terdiri dari 165 badan standarisasi nasional (seperti BSN di Indonesia, ANSI di AS, dan DIN di Jerman). Setiap anggota memiliki hak suara yang setara, mencegah dominasi oleh negara atau industri tertentu.

B. Proses Konsensus (Consensus-Based Decision Making)

Standar ISO dikembangkan melalui konsensus, bukan voting mayoritas. Semua pihak yang berkepentingan (industri, pemerintah, akademisi, LSM) dapat memberikan masukan. Jika ada konflik, ISO menggunakan mediasi untuk mencapai solusi yang adil.

C. Kode Etik dan Kebijakan Anti-Konflik Kepentingan

ISO menerapkan ISO/IEC Directives Part 1 yang mewajibkan :

– Setiap anggota komite teknis harus mendeklarasikan conflict of interest. – Jika ada potensi bias, individu atau organisasi terkait tidak boleh memengaruhi keputusan

D. Tinjauan Publik dan Transparansi

Draft standar ISO harus melalui Public Enquiry Stage, di mana publik dan ahli global dapat memberikan masukan sebelum finalisasi.

E. Independensi dari Pemerintah dan Korporasi

ISO adalah organisasi non-pemerintah (NGO) dan tidak menerima pendanaan dari entitas komersial yang dapat memengaruhi standar. Pembiayaan berasal dari iuran anggota dan penjualan dokumen standar.

Manfaat Ketidakberpihakan

1. Meningkatkan Kepercayaan

Kenetralan menjamin bahwa hasil audit, pengujian, atau sertifikasi :

Objektif
Berdasarkan bukti nyata
Tidak dipengaruhi kepentingan eksternal

2. Menjaga Integritas Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium

Jika lembaga terbukti tidak netral, reputasi mereka akan runtuh. Klien dan pemangku kepentingan akan kehilangan kepercayaan pada hasil sertifikasi atau laporan laboratorium.

3. Mendukung Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Kenetralan mendorong transparansi proses dan memungkinkan hasil dapat dipertanggungjawabkan. ISO mendorong penerapan mekanisme berikut :

A. Identifikasi Risiko

Lembaga diwajibkan mengidentifikasi semua potensi risiko terhadap kenetralan, baik yang bersifat aktual maupun potensial.

B. Mitigasi dan Pencegahan

Setiap risiko yang teridentifikasi harus diatasi dengan langkah mitigasi yang tepat, seperti :

Pemisahan fungsi audit dan konsultasi
Pengawasan independen
Pelatihan etika bagi auditor

C. Komite Ketidakberpihakan

Beberapa lembaga membentuk komite pengawas independen untuk memastikan bahwa tidak terjadi konflik kepentingan dalam kegiatan mereka.

Risiko yang Mengancam

Beberapa sumber risiko yang dapat mengancam kenetralan meliputi :

Konflik Kepentingan Finansial : Ketergantungan yang berlebihan pada pelanggan tertentu sebagai sumber pendapatan utama.
Hubungan Personal : Hubungan yang terlalu dekat antara personel laboratorium dan pelanggan.
Tekanan Internal : Tekanan dari unit lain dalam organisasi, seperti unit produksi atau pemasaran.
Subkontrak : Risiko yang muncul dari hubungan dengan pihak ketiga.

Indentifikasi, Analisis dan Review dalam Ketidakberpihakan

Identifikasi, analysis & review mencakup hal berikut :

Ancaman swa-kepentingan: ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan yang terkait dengan sertifikasi yang merupakan ancaman pada ketidakberpihakan adalah swakepentingan terhadap keuangan.

Ancaman swa-kajian: ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang melakukan kajian terhadap pekerjaannya sendiri. Audit system manajemen klien oleh seseorang dari lembaga sertifikasi yang telah memberikan konsultasi system manajemen menjadi ancaman dalam swa-kajian.

Ancaman keakraban (atau kepercayaan): ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang terlalu akrab atau terlalu percaya dengan personel tertentu dibanding dengan pencarian bukti audit
Ancaman intimidasi: ancaman yang dirasakan oleh seseorang atau lembaga yang merasa dipaksa secara terbuka atau rahasia, seperti ancaman akan diganti atau dilaporkan kepada penyelia.

Strategi Pengelolaan

Laboratorium harus memiliki langkah-langkah konkret untuk mengelola ketidakberpihakan, seperti :

Menandatangani pernyataan benturan kepentingan oleh seluruh staf.
Melakukan evaluasi risiko secara berkala.
Mengembangkan kebijakan tertulis yang mengatur konflik kepentingan.

Penutup

Ketidakberpihakan bukan hanya soal kepatuhan terhadap standar, tetapi juga membangun kepercayaan dengan pelanggan dan menjaga integritas hasil kerja. Dengan menerapkan prinsip ini, laboratorium dapat memastikan bahwa hasil yang mereka berikan benar-benar dapat diandalkan dan bebas dari bias.

ISO telah membangun sistem yang kuat untuk memastikan kenetralannya melalui :

1. Struktur keanggotaan yang inklusif.

2. Proses konsensus dan transparansi.

3. Kebijakan anti-konflik kepentingan.

4. Independensi finansial.

Neutralism | IRQA Indonesia | ISO.org